Rukun Tetangga (RT)

Dasar Hukum Organisasi LKMK, RW dan RT

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 15 tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Rukun Warga dan Rukun Tangga
2. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 03 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor : 15 tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Rukun Warga dan Rukun Tangga

Hak dan Kewajiban Pengurus RT

1. Pengurus RT berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Pengurus RT mempunyai kewajiban :

melaksanakan tugas dan fungsi RT;

melaksanakan keputusan anggota;

membina kerukunan;

membuat laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;

melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh     Pemerintah Daerah kepada Lurah;

melaporkan data penduduk tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah melalui Ketua RW.

( Sumber : Keputusan Walikota Surabaya Nomor 03 tahun 2004 pasal 44 (1) dan (2) )